Tendang JP Morgan, Sikap Patriotisme atau "Baper" Pemerintah?

Analis asing mengkritik kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang memutuskan kontrak kerja sama penjualan SBN dengan JP Morgan. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

NUSANEWS - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutus hubungan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank NA sebagai bank rekanan pemerintah dalam mengelola transaksi penerimaan negara. Pasalnya, bank asal Amerika Serikat (AS) itu turut memengaruhi keputusan investor dalam memarkirkan dananya di Surat Berharga Negara (SBN) dolar AS, dan euro atau global bonds yang dirilis pemerintah.

Dalam riset yang dirilis JP Morgan pada 13 November 2016 lalu, JP Morgan menyebut ada pecundang dalam pemulihan ekonomi AS usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Dengan arogannya, JP Morgan memamerkan imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun di pasar AS meningkat dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen.

Riset JP Morgan 13 November 2016.

Namun, ironisnya, bersamaan dengan itu, JP Morgan menakut-nakuti investor terhadap risiko di pasar negara-negara berkembang, seperti Brasil dan Indonesia. Tak cuma itu, JP Morgan juga menyeret turun rekomendasi Indonesia, yakni dari overweight menjadi underweight.

Padahal, bank yang beroperasi dengan status Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) tersebut didapuk menjadi bank persepsi sejak 2002 silam. JP Morgan bahkan menjadi penjamin emisi dan diler SBN berdenominasi valuta asing yang diterbitkan pemerintah.

Tak heran, empat hari sejak rilis tersebut meluncur, yaitu pada 17 November 2016, Kementerian Keuangan langsung melayangkan surat pemutusan hubungan kerja sama dengan JP Morgan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim, keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami, tidak menutup diri, bahkan membuka diri terhadap semua kritik dan penilaian. Karena, penting bagi kami untuk memperbaiki diri. Namun, lembaga keuangan yang memiliki nama besar memiliki tanggungjawab besar menciptakan psikologi pasar yang positif, bukannya malah misleading (menyesatkan)," tegas Sri Mulyani.

Sebagian kalangan menilai, sikap keras mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut sebagai sikap patriotisme. Bagaimana tidak? JP Morgan mengeruk keuntungan dari operasionalnya di Indonesia, namun di sisi lain, JP Morgan malah membuat investor lari tunggang langgang melalui hasil risetnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim, keputusan untuk memutuskan hubungan kerja sama dengan JP Morgan diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Sri Mulyani menuturkan, sebagai mitra kerja yang ditunjuk pemerintah, seharusnya, hubungan keduanya haruslah sama-sama menguntungkan. Ibarat kata, simbiosis mutualisme. Namun, kalau keuntungan tersebut tidak diperoleh salah satu pihak, tak ayal salah satunya akan hengkang sendiri atau ditendang, dalam kasus JP Morgan.

Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Scenaider Clasein H Siahaan mengatakan, riset JP Morgan merupakan bentuk ketidakprofesionalan manajemen. Buktinya, dalam risetnya JP Morgan membuat selera investor lenyap dalam membiakkan kelolaan mereka di surat utang pemerintah.

Di sisi lain, ketika harga obligasi pemerintah anjlok, JP Morgan sendiri yang memborong portofolio tersebut. "Itu dia conflict of interest-nya (konflik kepentingan). Dia agen primary dealer. Seharusnya, bisa mencari pembeli, kok malah rekomendasi jual. Tetapi, di balik itu diam-diam dia beli SBN dengan murah, lalu jual lagi. Kita jadi mainan dia saja," imbuh Scenaider.

Sayangnya, ia enggan merinci berapa banyak obligasi pemerintah yang terjual dan dijual oleh JP Morgan. Yang pasti, ia mengakui, investor obligasi pemerintah yang dirangkul JP Morgan merupakan investor kelas kakap yang mampu memborong dalam jumlah banyak.

Scenaider mengungkapkan, sebetulnya, pemerintah pernah berkali-kali memberi teguran kepada JP Morgan. Lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia sejak 1968 tersebut. Atas risetnya 2008 lalu, pemerintah menegur JP Morgan karena merekomendasikan para investor menghindari koleksi portofolio obligasi yang dirilis pemerintah Indonesia.

Teguran serupa kembali dilayangkan pada 2015 lalu. Saat itu, Bambang PS Brodjonegoro selaku menteri keuangan memprotes hasil riset JP Morgan yang dianggap merugikan Indonesia. Ketika itu, JP Morgan merekomendasikan agar investor mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia karena peningkatan risiko aset.

Terbawa Perasaan

Mengutip CNN.com, juru bicara JP Morgan menuturkan, pihaknya tengah mengupayakan penyelesaian masalah dengan Kementerian Keuangan. JP Morgan berharap, bisnisnya tetap beroperasi seperti biasanya.

Memang, JP Morgan memegang kepentingan bisnis yang besar di Indonesia. Sejak 2012, JP Morgan tercatat menjadi penjamin emisi penjualan obligasi pemerintah senilai US$14 miliar, termasuk US$3,4 miliar pada tahun lalu.

Win Thin, Kepala Strategi Mata Uang Negara Berkembang Brown Brothers Harriman menyebutkan, sanksi yang diberikan pemerintah Indonesia merupakan protes atas riset JP Morgan. Sebagai rekanan pemerintah, temuan JP Morgan diharapkan 'berisi' bagi klien mereka.

"Itu membuat saya tidak nyaman, ketika saya melihat pemerintah berusaha untuk memengaruhi analis independen. Indonesia sensitif sekali untuk melakukan hal itu, sedikit konyol. Ini menunjukkan kepada Anda, seberapa sensitif pengambil kebijakan di Indonesia," tutur Thin.

Mengutip istilah kelompok milenial zaman sekarang, Thin ingin mengucapkan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu terbawa perasaan alias baper.

Kantor JP Morgan di Amerika Serikat. (AFP PHOTO/Emmanuel Dunand)

Ironisnya, sambung dia, penilaian JP Morgan terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya cukup positif. Riset itu menyebut bahwa investor mendapatkan kesempatan lebih baik untuk meningkatkan portofolio mereka.

Adapun, terkait penurunan rekomendasi terhadap ekonomi Indonesia, para analis bilang, disebabkan oleh kombinasi dari pemenangan Trump dan meningkatnya suku bunga AS, yang cenderung menyakiti pasar negara berkembang.

Indeks MSCI Indonesia rontok 12 persen setelah pemilu AS. Namun, saham Indonesia berhasil rebound (bangkit kembali) dan saat ini menjadi hanya 5 persen di bawah level hari kemenangan Trump pada 8 November 2016 lalu.

Secara keseluruhan, pasar Indonesia naik 12 persen pada 2015 lalu, mengalahkan pasar negara berkembang.

"Saya tidak yakin kenapa Indonesia begitu tegang. Hasil (risetnya) benar-benar cukup baik," pungkasnya. (cnn)

Demikianlah Artikel Tendang JP Morgan, Sikap Patriotisme atau "Baper" Pemerintah?

Sekian informasi dan berita dari Akurat News tentang Tendang JP Morgan, Sikap Patriotisme atau "Baper" Pemerintah?, mudah-mudahan informasi dan berita ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di berita kami lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Tendang JP Morgan, Sikap Patriotisme atau "Baper" Pemerintah? dengan alamat link https://akuratid.blogspot.com/2017/01/tendang-jp-morgan-sikap-patriotisme.html