AKURAT NEWS - Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi menggelar unjukrasa di depan kantor Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).
Dalam tuntutannya mereka meminta Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa Bali. Bahkan massa juga akan bergerak menuju Istana Presiden dan mendesak Presiden Joko Widodo memecat Luhut dari kabinet kerja.
Menurut Sekjen Prodem Satyo Pamungkas, demonstrasi ini dilakukan lantaran presiden telah melakukan pembiaran atas kelanjutan proyek reklamasi.
Apalagi, Menko Maritim juga telah memberi restu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan semua pengembang swasta untuk melanjutkan seluruh proyek tersebut.
“Sikap ini sebagai wujud perlawanan kepada negara yang telah dipenuhi oleh para kaum neo-kolonialis, korporatokrasi,” ujar Satyo dalam orasinya si depan kantor Menko Maritim.
“Selain itu sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Bali yang tak henti hentinya terus gigih berjuang menolak penguasaan wilayah adat dengan dalih reklamasi.”
Sementara itu, lanjut Satyo, secara politik pernyataan Menko Maritim yang mengatakan bahwa presiden telah menyetujui untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta mengandung arti bahwa presiden sudah ‘ditarik’ oleh Ahok untuk masuk ke jurang pelanggaran hukum.
“Disisi lain akibat kesombongan Menko Maritim akan segera menciptakan bencana bagi presiden dan malapetaka bagi negara.”
Atas dasar Jaringan Aktivis Prodem mengeluarkan tiga tuntutan sebagai berikut :
1. Tolak Rekamasi teluk Jakarta dan Teluk Benoa Bali serta seluruh proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih reklamasi.
2. Pecat Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
3. Hentikan seluruh izin proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih reklamasi.
Setelah berorasi sekitar pukul 16.40 WIB, para demonstran rencananya akan kembali melanjutkan unjukrasa di depan Istana Negara dengan tuntutan yang sama. [akt]
Demikianlah Artikel Prodem: Kebijakan Luhut Lanjutkan Reklamasi Bencana Bagi Presiden dan Malapetaka untuk Negara
Sekian informasi dan berita dari Akurat News tentang Prodem: Kebijakan Luhut Lanjutkan Reklamasi Bencana Bagi Presiden dan Malapetaka untuk Negara, mudah-mudahan informasi dan berita ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di berita kami lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Prodem: Kebijakan Luhut Lanjutkan Reklamasi Bencana Bagi Presiden dan Malapetaka untuk Negara dengan alamat link http://akuratid.blogspot.com/2016/09/prodem-kebijakan-luhut-lanjutkan.html