AKURAT NEWS - Persoalan di Kepulauan Seribu, rupanya menjadi semakin menajam, akibat pihak Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Seribu mulai melakukan tindakan secara tidak adil.
Secara tiba-tiba saja, Panwaslu melakukan panggilan kepada Ahmad Mastur S.Ag. selaku Ketua MUI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk dimintai klarifikasi terkait laporan jika ada yang merasa terintimidasi soal dukungan kepada paslon nomor dua.
“Panwaslu harus menerangkan persoalan ini, bentuk intimidasi seperti apa yang dilakukan oleh paslon lainnya kepada paslon nomor urut dua,” ujar Ketua Relawan kelompok Jempol Rakyat, Floritalistyani.
Menurut Flo jika pemanggilan kepada MUI berarti Panwaslu menganggap yang melakukan intimidasi adalah dari pihak MUI, tapi Flo merasa heran, karena tidak mungkin MUI akan masuk ke ranah politik.
Seperti yang pernah diutarakan oleh Wasekjen MUI, Muhamad Zaitun Rasmin, sejak bergulirnya kasus penistaan Agama oleh Ahok, jika selama ini MUI tidak pernah masuk ke wilayah politik, namun Ahok justru masuk ke wilayah MUI tentang Agama Islam.
“Panwaslu jangan menyeret MUI ke ranah politik, ini akan mengakibatkan persoalan baru,” ujar Flo, karena menurutnya Panwaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bisa dianggap memfitnah.
Surat panggilan Panwaslu tersebut, tertanggal 19 Januari 2017 ditandatangani langsung oleh, Ketua Panwaslu Syaripudin, dan pemeriksaan terhadap Ahmad Mastur dilakukan pada Hari Sabtu (21/1) lalu di Sekretariat Panwaslu, di Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. (pb)
Demikianlah Artikel Panwaslu Coba "Seret" MUI Kab. Kepulauan Seribu Ke Ranah Politik
Sekian informasi dan berita dari Akurat News tentang Panwaslu Coba "Seret" MUI Kab. Kepulauan Seribu Ke Ranah Politik, mudah-mudahan informasi dan berita ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di berita kami lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Panwaslu Coba "Seret" MUI Kab. Kepulauan Seribu Ke Ranah Politik dengan alamat link https://akuratid.blogspot.com/2017/01/panwaslu-coba-seret-mui-kab-kepulauan.html