Anggaran renovasi kolam DPRD DKI Jakarta tidak bisa dimasukkan karena tidak sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2017. Entah sadar atau tidak, sengaja atau tidak masuknya proyek renovasi ini jadi pertanyaan besar bagi kita. kok bisa tidak tahu kalau ini melanggar aturan?? Apakah ini adalah proyek titipan??
Gaji supir sendiri tidak dimasukkan karena belum ada payung hukumnya. Meskipun sudah tercantum dalam APBD tidak akan bisa diberikan karena dibutuhkan payung hukum sebagai dasarnya.
“Jadi seluruh biaya operasional mobil, bensin, servis, asuransi, sopir, dan semuanya itu masih jadi kewajiban masing-masing (anggota DPRD DKI Jakarta),” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi.
Hebat bukan bagaimana usaha mereka memasukkan anggaran siluman yang hanya berkedok demi kepentingan pribadi anggota DPRD dan bankan mungkin saja dalam proyek renovasi kolam ada titipan proyek dari seorang kontraktor. Bayangkan saja jumlah anggaran untuk merenovasi kolam tersebut sebesar Rp 579.024.617. Saya tidak tahu apakah mau direnovasi kolam atau mau membuat kolam renang mewah di DPRD.
Akurat.id - Kita patut bersyukur karena adanya peraturan yang menghalangi proyek renovasi kolam dan gaji supir tersebut. Pada akhirnya Kemendagri terpaksa mencoret daripada ke depan menjadi permasalahan. Uang rakyat yang berhasil diselamatkan setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri sebesar 14 Miliar. Jumlah yang tidak sedikit tentunya.
“Dengan evaluasi ini, anggaran yang berkurang sebanyak Rp 14 miliar,” ujar Yuliadi.
Dengan dicoretnya anggaran ini kita akhirnya sadar mengapa Ahok sangat ngotot untuk tidak cuti untuk bisa membahas APBD. Apa yang ditakutkan Ahok akhirnya terbukti dan 2 anggaran melanggar peraturan ditemukan. Tampak sekali anggota DPRD DKI dan juga (Plt) Gubernur Sumarsono kurang cermat dalam membuat anggaran. Keinginan untuk bisa cepat menyelesaikan APBD menjadi bumerang karena kertidakcermatan dalam mengawasi anggaran yang melanggar peraturan.
Itulah mengapa kita membutuhkan pemimpin seperti Ahok. Menyusun APBD dengan baik dan jikalau bisa diminimalisasi proyek-proyek siluman dan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk memastikan hal tersebut Ahok benar-benar memeriksa APBD DKI 2017. Sayangnya, (Plt) Gubernur Sumarsono merombak APBD 2017 seenaknya demi keharmonisan dengan DPRD.
Hasil APBD yang dikerjakan oleh (Plt) Gubernur Sumarsono pada akhirnya ditemukan permasalahan oleh kemendagri. Kualitas Sumarsono ini pun menjadi sebuah pertanyaa. Bukankah dia orang Kemendagri dan sudah berkoar APBD akan siap dengan baik. Mengapa ketika masuk dievaluasi Kemendagri ada yang dicoret?? Apakah Pak Sumarsono tidak tahu adanya peraturan yang dilanggar??
Saya menduga memang yang menjadi target Sumarsono adalah APBD cepat dan menjaga keharmonisan dengan DPRD, bukan kecermatan dan ketelitian APBD. Sebuah hal yang fatal dilakukan oleh Pak Sumarsono. Betul kata Ahok, ini APBD cacat. Dan memang benar-benar cacat karena ada evaluasi anggaran yang tidak tepat.
Saya berharap ini menjadi pelajaran penting bagi warga Jakarta memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang sungguh-sungguh menyelamatkan uang rakyat dan menyusun APBD dengan crmat dan tepat sesuai aturan. Jangan yang penting santun dan suka lompat-lompat tidak jelas dari panggung yang tidak jelas integritas dan kejujurannya. Ahok sudah buktikan bahwa dia cermat dan Sumarsono sudah tunjukkan efek pemimpin santun yang tidak cermat. Silahkan anda pilih.
Ditulis oleh : Palti Hutabarat yang dilansir dari (Seword.com)
Demikianlah Artikel Akhirnya 14 Miliar Terselamatkan Dari APBD DKI 2017
Sekian informasi dan berita dari Akurat News tentang Akhirnya 14 Miliar Terselamatkan Dari APBD DKI 2017, mudah-mudahan informasi dan berita ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di berita kami lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Akhirnya 14 Miliar Terselamatkan Dari APBD DKI 2017 dengan alamat link https://akuratid.blogspot.com/2016/12/akhirnya-14-miliar-terselamatkan-dari.html