AKURAT NEWS - Pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan mulai terasa sampai ke daerah. Anggota DPR Sulaiman L Hamzah menuturkan, setidaknya proyek pemerintah yang didanai pusat menjadi tumbal dari kebijakan tersebut.
Sejumlah proyek yang sudah dijalankan pemenang tender oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terancam dihentikan karena Kemenkeu mengisyaratkan memotong anggaran pada APBN P 2016.
Ia mencontohkan, pembangunan integrated cold storage di Banda Aceh. Pembiayaan proyek itu dihentikan oleh pemerintah. Padahal, menurut politisi NasDem ini, pengerjaan proyeknya sudah mencapai 20%. Alhasil yang menjadi tumbal adalah pihak ketiga yakni perusahaan pemenang tender.
“Saya sudah sampaikan keluhan tersebut kepada menteri terkait terutama menteri KKP, tapi jawabannya akan didalami terlebih dahulu mengenai kebenarannya," ucapnya di gedung Parlemen Selasa, (13/9/2016).
Sulaiman tambah geram saat Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh beserta perusahaan pemenang tender mengadukan persoalan penghentian pembiayaan pembangunan integrated cold storage, oknum kementerian terkait tidak memberikan solusi. Oknum pegawai kementerian tersebut malah melontarkan anjuran untuk menyurati Presiden.
Jawaban tersebut baginya tidak realistis dan tidak elok. Seharusnya, keluhan disambut positif dan bisa dijelaskan secara terperinci jalan keluar yang memungkinkan.
“Menyurati presiden maksudnya apa? Ini tidak realistis menurut saya,” ungkapnya geram.
Kasus yang terjadi di Banda Aceh ini menurutnya contoh dari banyak kasus di kabupaten/kota di seluruh Indonesia terkait pemotongan anggaran. Solusi yang paling memungkinkan untuk mengurai persoalan tersebut menurutnya bisa dengan dua cara.
Pertama, dengan mengusulkan peninjauan kembali terhadap mata anggaran dalam APBNP 2016. Prosesnya cukup rumit karena harus melibatkan DPR dan Pemerintah untuk membuka self blocking anggaran. Sulaiman menekankan bahwa jangan ada korban dari pemangkasan anggaran apalagi pihak ketiga.
“Kedua, memundurkan proyek tersebut pada pembiayaan dalam APBN 2017. Itu nanti yang akan merumuskan Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya.
Pemotongan anggaran yang terjadi tahun ini bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya. Pemerintah harus lebih berkoordinasi dengan DPR dalam menyusun pemotongan anggaran. Tujuannya supaya contoh kasus yang terjadi di Banda Aceh tidak terjadi lagi. Koordinasi antara DPR dan Pemerintah tentunya akan menghasilkan program.
“Semestinya pemangkasan ini itu terlebih dahulu dibicarakan, karena ini bicara bukan soal usulan baru, tetapi anggaran yang sudah diketok oleh DPR bersama pemerintah. maka pemotongan itu jangan sepihak, harusnya dibahas ulang untuk diselamatkan yang mana yang sudah dikerjakan dan jalan tapi yang belum bisa diundur," pungkasnya. [ts]
Demikianlah Artikel Anggaran Dipangkas, Proyek di Daerah Babak Belur
Sekian informasi dan berita dari Akurat News tentang Anggaran Dipangkas, Proyek di Daerah Babak Belur, mudah-mudahan informasi dan berita ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di berita kami lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Anggaran Dipangkas, Proyek di Daerah Babak Belur dengan alamat link https://akuratid.blogspot.com/2016/09/anggaran-dipangkas-proyek-di-daerah.html