AKURAT NEWS - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P Simanjuntak, menyatakan konsep ekonomi Indonesia pasca 1965 hingga kini masih terus bergantung pada investasi asing.
Pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan Jokowi sama-sama beralasan investasi asing diperlukan untuk memperluas lowongan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan pajak swasta.
Dengan kata lain, selama 51 tahun pemerintah masih terus bergantung pada asing. Bahkan semakin banyak Daftar Negatif Investasi yang di buka untuk asing yaitu sejak pemerintahan SBY dan semakin banyak lagi pada pemerintahan Jokowi.
“Negara Indonesia terlahir atas dasar sejarah panjang perlawanan rakyat pribumi terhadap dominasi investasi bangsa eropa di Indonesia yang pada akhirnya bangsa belanda mendirikan pemerintahan Hindia-Belanda di tanah air kita,” kata Bastian kepada Aktual.com, Selasa (6/9).
Diungkapkan, pemerintah mempunyai sejarah buruk terhadap investasi asing. Dan, sekarang investasi asing dibawah pemerintahan Jokowi semakin bebas. Hampir segala sektor bisa digarap oleh asing.
Bahkan dengan ditandatanganinya MEA, asing di perbolehkan menggarap sektor sumber daya alam yaitu pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, tenaga kerja, sektor jasa, dan arus modal bebas keluar masuk.
Pertemuan negara G 20 di China yang dihadiri oleh Jokowi, dipastikan juga akan menghasilkan keputusan yang menambah peran asing dalam ekonomi kita.
“Indonesia semakin kehilangan Kedaulatan, pribumi semakin kehilangan identitas sebagai pemilik negeri ini. Berdasarkan survey yang kami lakukan, mayoritas pribumi tidak menyukai investasi asing,” jelas Bastian.
Mayoritas pribumi beralasan bahwa negara ini harus bangun oleh bangsanya sendiri. Tidak mungkin bangsa lain membangun infrastruktur di negara kita tanpa pamrih, pasti ada udang di balik batu nya.
Dalam keyakinan Geprindo, infrastruktur dibangun untuk memberikan akses ke hutan-hutan Indonesia untuk mengangkut sumber daya alam kita yang melimpah dan bernilai tinggi. Potensi yang ada selanjutnya diangkut melalui tol laut dan jalur maritim untuk di perdagangkan di luar negeri.
“Coba bayangkan, pengusaha di China sana bisa menjual hasil hutan kita ke Eropa melalui jalur maritim, tanpa perlu mengimpor terlebih dahulu ke China,” kritiknya.
Mereka menggunakan strategi Supply Chain Management yakni ekspor barang langsung dari sumbernya. Sedangkan pemilikan konsesi hutan pun bisa di miliki oleh asing. Artinya manfaat ekonomi sumber daya alam kita bisa di nikmati oleh asing sepenuhnya.
Indonesia sudah dijadikan bancakan oleh China dan Amerika. China akan menguasai sektor Mineral, migas, perkebunan, pertanian, Manufaktur, Infrastruktur, pembangkit listrik, perdagangan baik itu skala kecil maupun besar. Sedangkan Amerika akan terus mengambil migas dan mineral kita dalam skala besar.
“Saya berharap, jika Presiden Jokowi tidak sanggup menyelamatkan Indonesia ke arah kemandirian, maka sebaiknya Jokowi mundur dari jabatannya. Jokowi harus ingat, kebijakan yang ditandatanganinya saat ini akan memberikan dampak puluhan tahun kedepan,” ucapnya.
“Jokowi memiliki tanggung jawab dengan generasi pribumi berikutnya. Pribumi memiliki rasa trauma terhadap asing yang dianggap sebagai penjajah, jangan kita undang lagi para penjajah masuk ke negeri kita,” demikian Bastian. (ak)
Demikianlah Artikel Pak Jokowi, Jangan Lagi Undang Penjajah ke Negeri Kita
Sekian informasi dan berita dari Akurat News tentang Pak Jokowi, Jangan Lagi Undang Penjajah ke Negeri Kita, mudah-mudahan informasi dan berita ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di berita kami lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pak Jokowi, Jangan Lagi Undang Penjajah ke Negeri Kita dengan alamat link http://akuratid.blogspot.com/2016/09/pak-jokowi-jangan-lagi-undang-penjajah.html