Akurat News - Dua kali Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Minggu (28/8/2016) kemarin SBY kembali melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam orasi ilmiahnya di acara Wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, setidaknya SBY melontarkan dua kritik. Pertama perihal eratnya hubungan Indonesia dengan China atau Tiongkok di era kepemimpinan Jokowi. SBY terkesan gerah dengan gaya kepemimpinan yang terlihat China Sentris tersebut.
"Konon Tiongkok akan mengajak kita semua membangun ekonomi di ASEAN, masuk India terus sampai ke bagian Timur dari Eropa. Saya ingatkan jangan dilakukan oleh Tiongkok apalagi kalau dikontrol oleh Tiongkok," kata SBY dalam orasinya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, seharusnya semua negara di ASEAN termasuk Indonesia harus mengontrol semua perkembangan di kawasan Asia Tenggara, bukan dikontrol negara di luar Asean. "Jadi kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujarnya.
Selain mengkritik kedekatan Indonesia yang hanya berfokus pada satu negara yaitu Tiongkok, SBY juga mengkritik kebijakan Jokowi tentang Poros Maritim. SBY mempertanyakan realisasi kebijakan tersebut.
"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan maritim. Tapi yang saya dengar dan saya ikuti, baru sebatas retorika," tuturnya.
Pendiri Partai Demokrat itu menilai kondisi maritim Indonesia tidak akan berubah tanpa kerja nyata. "Without action, without policy, without actual program to be implementation (Tanpa kerja nyata, tanpa kebijakan, tidak ada program nyata yang dilaksanakan)," kritiknya.
Pada bulan Juni lalu, SBY dikediamannya di Cikeas juga menyampaikan kritik ke Jokowi. Terdapat 7 kritik SBY waktu itu. Ringkasnya, pertama tentang situasi perekonomian nasional terutama ancaman gagal Fiskal di ABPN 2016. Kedua tentang kondisi sosial-ekonomi rakyat. Ketiga tentang keadilan dan penegakan hukum. Keempat tentang kedaulatan partai politik dan isu intervensi pemerintah. Kelima tentang posisi TNI & Polri dalam kehidupan nasional. SBY mengimbau TNI-Polri tidak ditarik-tarik ke wilayah politik praktis atau politik kekuasaan. Partai Demokrat juga mengamati akhir-akhir ini banyak aktivitas TNI yang dinilai keluar dari fungsi dan tugas pokoknya. Keenam berkaitan dengan isu gerakan komunisme di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horizontal. Dan ketujuh berkaitan dengan peran pers dan media masa dalam kehidupan politik.
Namun tidak hanya kritik yang disampaikan SBY pada Jokowi, SBY juga kerap memuji kebijakan pemerintahan Jokowi meski tak sebanyak kritikan. Salah satunya yaitu terkait pengangkatan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri sendiri bekas anak buah SBY di Kabinet Bersatunya.
"Pengangkatan SMI oleh Presiden Jokowi saya nilai sangat tepat. Bravo. Semoga tekanan berat terhadap APBN dan fiskal bisa segera diatasi," kata SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono, 14 Agustus lalu.
Pendapat publik sendiri pastinya akan terbagi dua, terus mendukung pemerintahan Jokowi tanpa kritik dan menilai pemerintahahan era SBY lebih tertata rapi meskipun lambat dalam mengambil sebuah kebijakan.[inilah]
Demikianlah Artikel SBY Kritik Jokowi : "Jangan Indonesia yang Dikontrol Tiongkok"
Sekian informasi dan berita dari Akurat News tentang SBY Kritik Jokowi : "Jangan Indonesia yang Dikontrol Tiongkok", mudah-mudahan informasi dan berita ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di berita kami lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SBY Kritik Jokowi : "Jangan Indonesia yang Dikontrol Tiongkok" dengan alamat link http://akuratid.blogspot.com/2016/08/sby-kritik-jokowi-jangan-indonesia-yang.html